KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan normalisasi Sungai Batang Kuranji, khususnya di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh guna mengurangi risiko dampak banjir di Kota Padang. Bencana banjir susulan sempat terjadi pada 2 Januari 2026 akibat intensitas hujan yang tinggi sehingga Sungai Batang Kuranji meluap.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU terus bergerak cepat melakukan penanganan pascabencana, termasuk upaya normalisasi sungai untuk mengurangi risiko bencana berulang.
“Harapan kami agar alur sungai kembali aman dan mampu menampung debit air saat hujan lebat. Tentu prioritas utama adalah keselamatan masyarakat,” kata Menteri Dody, Minggu (11/1).
Pelaksanaan normalisasi Sungai Batang Kuranji dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Kementerian PU dengan fokus membuka dan mengarahkan alur sungai ke bagian tengah.
Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, menjelaskan kondisi sungai di lokasi Batang Kuranji, khususnya di kawasan Batu Busuk, sudah mengancam badan jalan dan permukiman warga.
“Saat ini kami menangani dengan membuka alur-alur sungai dan mengarahkannya ke tengah, sehingga sisi kiri sungai yang mengancam jalan dan permukiman masyarakat dapat segera ditangani,” jelas Naryo.
Saat ini BWS Sumatera V telah menurunkan 11 unit alat berat dari total 15 unit yang direncanakan, dengan 7 unit alat berat difokuskan di lokasi Sungai Batang Kuranji kawasan Batu Busuk. Penanganan darurat di lokasi ini selain normalisasi sungai untuk mengarahkan aliran juga mengembalikan jalan desa yg putus sepanjang 200 m dan ditargetkan berlangsung sekitar empat hari ke depan dapat selesai agar aktifitas masyarakat sekitarnya dapat normal kembali.
“Harapan kami, dengan penanganan dari Kementerian PU ini, dampak risiko banjir yang mengancam permukiman maupun jalan masyarakat dapat berkurang,” ujar Naryo.
Menurut Naryo, BWS Sumatera V juga akan berdiskusi dengan para akademisi untuk merumuskan penanganan sungai yang lebih komprehensif, mengingat fungsi Sungai Batang Kuranji saat ini dinilai telah berkurang hingga hampir 50 persen.
Naryo juga menyampaikan Kementerian PU meminta dukungan Pemerintah Kota Padang terkait ketersediaan lahan (land clearing) di sepanjang bantaran sungai apabila dilakukan penanganan secara jangka panjang agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tanpa terkendala permasalahan sosial. (H-2)