PENDEKATAN jangka pendek dalam menangani bencana banjir dinilai sudah tidak lagi memadai di tengah kepungan perubahan iklim. Diperlukan reformasi tata kelola air yang permanen dan terintegrasi untuk menghadapi lonjakan curah hujan ekstrem, kenaikan muka air laut, serta fenomena amblesan tanah.
Pakar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan sekaligus Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) periode 2017-2025, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa penataan ulang sistem tata kelola air harus menjadi fondasi utama kebijakan pemerintah.
“Solusi yang lebih permanen dalam mengatasi atau mencegah banjir direkomendasikan dengan langkah menata ulang sistem tata kelola air,” ujar Dwikorita saat dihubungi, Jumat (23/1).
Lompatan Kapasitas
Dwikorita menjelaskan, peningkatan kapasitas sistem pengelolaan air tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau konvensional. Dibutuhkan lompatan signifikan yang mengintegrasikan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), pembangunan infrastruktur, serta aspek sosial-budaya.
Langkah krusial untuk mengembalikan fungsi ekosistem mencakup penghutanan kembali kawasan konservasi, pemulihan daerah resapan air, hingga naturalisasi sungai.
Menurutnya, pembenahan ini harus sejalan dengan penataan ulang tata ruang wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlandaskan prinsip kelestarian lingkungan.
“Edukasi dan literasi terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk pencegahan atau mitigasi bencana banjir,” tambahnya.
Konsistensi Regulasi
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam tata ruang. Penegakan regulasi tata ruang lestari harus dilakukan secara konsisten guna mencegah pelanggaran yang selama ini memperparah risiko banjir di berbagai wilayah.
Dwikorita menilai, dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari teknis tata kelola air hingga peningkatan literasi publik—Indonesia akan memiliki ketahanan jangka panjang dalam menghadapi ancaman banjir yang kian kompleks. Perubahan perilaku masyarakat diharapkan berjalan seiring dengan pembenahan kebijakan dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. (Mir/P-2)