INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merayakan Dies Natalis ke-70 sebagai simbol komitmen menjadi lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang unggul. Momentum ini sekaligus mempertegas langkah IPDN dalam bertransformasi menuju World Class University.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa usia ke-70 adalah kesempatan bagi IPDN untuk memperkuat visi, integritas, dan strategi dalam mencetak calon pemimpin pemerintahan yang kompeten.
“Saya yakin IPDN dapat mengembangkan diri dengan inovasi-inovasi yang adaptif, pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik, program studi yang reliable serta kajian-kajian ilmiah yang dapat menjadi acuan para user atau pengambil keputusan,” tutur Tito.
Senada dengan Mendagri, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof. Dr. Agus Joko Pramono, yang hadir dalam Sidang Senat Terbuka di Gedung Balairung Rudini, Jatinangor, memberikan orasi ilmiah mengenai peran strategis IPDN. Ia menyoroti pentingnya aspek moral dalam birokrasi masa depan.
“IPDN tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami administrasi pemerintahan tapi harus membentuk pamong praja kompeten berintegritas, peka terhadap etika, akuntabel, transparan, dan berani menolak penyimpangan,” ujar Prof. Agus.
Menurutnya, birokrasi masa depan membutuhkan pemimpin publik yang mampu menggabungkan etika dan keberanian.
“Birokrasi masa depan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar secara teknikal, tapi membutuhkan pemimpin publik yang berintegritas juga dapat menggabungkan antara etika dan keberanian, yang bukan hanya bisa menjalankan aturan tapi mampu menjaga marwah jabatan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Komjen Pol (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi di era digital. Ia berharap IPDN tidak hanya mengejar akreditasi unggul di tingkat nasional, tetapi juga merambah kancah internasional.
“IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi di era digitalisasi. Hal ini sejalan dengan dinamika pemerintahan yang semakin berkembang, serta tantangan pemerintahan dan pelayanan publik di era digitalisasi diperlukan kualitas SDM aparatur yang memiliki kemampuan profesional di bidang penguasaan teknologi informasi dan komnukasi serta integritas diri yang tinggi,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Wamendagri turut mengapresiasi peran aktif IPDN dalam misi kemanusiaan.
Tercatat, IPDN mengirimkan total 2.329 praja untuk mendukung percepatan rekonstruksi pasca-bencana di wilayah Sumatera dan Aceh sebagai bentuk respons cepat lembaga terhadap kondisi nasional. (Z-1)