UPAYA rekonsiliasi dinilai rasional untuk mengakhiri konflik PBNU. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, kesepakatan menggelar Muktamar PBNU bersama dua kubu sebagai solusi saling menguntungkan dan berpotensi memulihkan soliditas organisasi.
Menurut Adi, konflik internal PBNU tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan strategis yang memicu perbedaan tajam di internal. Salah satu yang paling disorot adalah keterlibatan PBNU dalam pengelolaan tambang serta kedekatan dengan politik praktis, yang memunculkan resistensi di kalangan warga Nahdliyin.
“Saya kira ini solusi yang terbaik untuk mengakhiri konflik internal PBNU. Muktamar bersama dua kubu solusi yang win win,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (26/12).
Ia berharap, Muktamar islah yang direncanakan nantinya tidak hanya menjadi ajang rekonsiliasi struktural, tetapi juga momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan PBNU yang selama ini menjadi sumber gesekan internal.
“Semoga di muktamar islah ini nanti PBNU adakan evasluasi total terhadap kebijakan mereka yang menjadi aumber konflik, yakni soal pengelolaan tambang,” lanjutnya.
Adi menilai, aspirasi akar rumput NU cukup jelas. Banyak warga Nahdliyin menginginkan PBNU kembali fokus pada peran utamanya sebagai organisasi keagamaan dan sosial, bukan terlibat dalam urusan ekonomi sumber daya alam maupun politik praktis.
“Secara umum, banyak warga nahdliyin berharap PBNU tak cawe-cawe lagi dengan urusan tambang dan menjauhkan diri dari politik praktis. Ke depan fokus PBNU urus ummat saja,” tuturnya.
Ia menambahkan, selama PBNU masih terlibat dalam isu tambang dan politik praktis, potensi konflik internal akan terus terbuka. “Ngurus tambang dan urusan politik praktis sumber konflik internal PBNU,” pungkas Adi.
Sebelumnya, setelah melalui serangkaian proses yang panjang, islah (rekonsiliasi) antara Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, akhirnya tercapai dalam sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh para Masyayikh dan Mustasyar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (25/12).
Pertemuan itu berhasil mempertemukan kedua pucuk pimpinan PBNU tersebut dalam satu meja, mengakhiri sengketa yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sebagai jalan keluar terbaik, kedua belah pihak menyepakati untuk menyelenggarakan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama. (H-4)