Mengapa India Awasi Ketat Masjid dan Madrasah di Kashmir?

Kekhawatiran Khan dimulai awal bulan ini setelah polisi mulai mendistribusikan formulir empat halaman, yang secara harfiah berjudul “pemprofilan masjid”, kepada para petugas mereka, memicu kekhawatiran akan peningkatan pengawasan dan tuduhan kebijakan diskriminatif terhadap penduduk di wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan tersebut.

Satu halaman formulir mengumpulkan informasi tentang masjid itu sendiri, meminta informasi tentang “sekte ideologis” yang dianutnya, tahun pendiriannya, sumber pendanaannya, pengeluaran bulanan, jumlah orang yang dapat berkumpul, dan detail kepemilikan tanah tempat bangunan itu berdiri.

Tiga halaman sisanya mengumpulkan detail pribadi orang-orang – imam, muazin, khatib, dan lainnya – yang terkait dengan masjid, termasuk nomor ponsel, email, paspor, kartu kredit, dan detail rekening bank mereka. Kolom-kolom yang lebih berbahaya dalam formulir tersebut meminta responden untuk menyatakan apakah mereka memiliki kerabat di luar negeri, “organisasi” yang mereka ikuti, atau bahkan model ponsel mereka dan akun media sosial mereka.

Formulir serupa juga telah dibagikan kepada orang-orang yang menjalankan “madrasah” (sekolah agama) di wilayah tersebut.

“Ini bukan tempat di mana Anda dapat hidup dengan tenang. Setiap saat, kami diminta untuk mengisi satu formulir atau formulir lainnya,” kata Nawaz, 41, kepada Al Jazeera saat duduk di dalam toko kelontongnya di daerah Jawahar Nagar, Srinagar.

“Mereka meminta informasi yang sangat detail tentang lembaga keagamaan dan mereka yang terkait dengannya. Formulir tersebut meminta detail tentang afiliasi sektarian, sumber pendanaan, kepemilikan tanah, kegiatan amal, dan banyak lagi,” katanya.

“Saya tidak mengerti mengapa polisi membutuhkan begitu banyak informasi pribadi. Menyimpan catatan yang begitu detail tidak aman bagi keluarga seperti keluarga saya. Di daerah konflik seperti Kashmir, ini dapat memiliki konsekuensi serius.”

Warga mengatakan kegiatan polisi ini terasa kurang seperti survei rutin dan lebih seperti upaya negara untuk mengendalikan lembaga-lembaga keagamaan Kashmir yang secara tradisional mengelola urusan mereka sendiri.

Mutahida Majlis-e-Ulema (MMU), badan payung terbesar kelompok-kelompok keagamaan Islam di Kashmir, menentang pembuatan profil masjid, menyebutnya sebagai upaya untuk mengendalikan lembaga-lembaga keagamaan.