MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan dengan mengandalkan backing atau perlindungan pihak tertentu.
Penegasan itu disampaikan Purbaya saat melantik pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Utara, Kamis (22/1).
Purbaya meminta seluruh jajaran DJP tidak takut dan tidak ragu melapor jika menemukan intervensi, tekanan, atau praktik “jual nama backing” dalam pelaksanaan tugas.
“Kalau ada yang nawar-nawar atau bawa-bawa backing, sampaikan ke saya. Kita bereskan ramai-ramai,” tegasnya.
Ia menekankan jabatan di DJP bukan hadiah, melainkan amanah strategis yang menentukan keberlangsungan negara. Menurut Purbaya, kerusakan fiskal akan berdampak langsung pada stabilitas nasional.
“Kalau fiskal berantakan, kepentingan negara ikut berantakan. Dampaknya bisa ke NKRI. Peran Anda tidak main-main, satu negara bisa kena,” ujarnya.
Menanggapi isu adanya hambatan evaluasi kinerja akibat dugaan backing, Purbaya mengaku kerap mendengar isu tersebut tanpa kejelasan.
“Kalau saya tanya siapa backing-nya, biasanya diam. Namanya samar-samar. Tapi saya tegaskan, kalau ada, laporkan ke saya. Saya bereskan,” kata Bendahara Negara.
Purbaya juga menegaskan Kementerian Keuangan mendapat dukungan penuh Presiden untuk mengamankan pendapatan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Karena itu, penindakan terhadap penyimpangan tidak akan setengah-setengah.
“Kita dibeking 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Ini bukan main-main,” ujarnya.
Ia memastikan penindakan terhadap oknum pegawai pajak akan dilakukan tegas namun terukur.
“Kita bereskan betul. Tindakannya tegas dan seimbang, bukan asal ganti-ganti tanpa strategi,” pungkas Purbaya. (Z-10)