MAYORITAS konservatif di Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan dua kemenangan besar bagi kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Putusan ini membuka jalan bagi pemerintah untuk mendeportasi lebih dari 1 juta orang dari AS sekaligus memperketat jalur masuk bagi pendatang baru.
Dua keputusan yang ditulis oleh Hakim Konservatif Samuel Alito ini berdampak besar pada permohonan suaka di perbatasan serta program Status Perlindungan Sementara (TPS). TPS merupakan bentuk bantuan kemanusiaan yang selama ini mengizinkan warga asing tinggal dan bekerja secara legal di AS saat negara asal mereka dilanda konflik.
Dalam putusan pertama terkait TPS, mahkamah dengan suara 6-3 menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk meninjau kembali keputusan pemerintah dalam mencabut status tersebut. Dampaknya, sekitar 350.000 warga Haiti dan 6.000 warga Suriah akan terdampak langsung, serta menutup celah hukum bagi 11 negara lain yang juga menjadi target pencabutan TPS oleh Trump.
Keputusan ini memicu perdebatan sengit antarhakim di ruang sidang. Hakim Liberal Elena Kagan mengecam mayoritas hakim karena dianggap mengabaikan preseden pernyataan rasis Trump terhadap warga Haiti saat kampanye.
“Sangat menjijikkan dan bernuansa rasial sehingga mayoritas hakim menolak untuk mencetaknya,” kritik Kagan dalam pendapat disidennya, sembari mengutip ulang kata-kata Trump yang menuduh imigran memakan hewan peliharaan warga.
Sementara itu, putusan kedua melegalkan kembali kebijakan suaka kontroversial yang dikenal dengan istilah “metering”. Kebijakan ini memungkinkan petugas perbatasan untuk memulangkan pencari suaka bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di wilayah AS. Aturan ini sempat dicabut pada masa Presiden Joe Biden, namun pemerintahan Trump yang baru ingin memilikinya kembali sebagai opsi pengetatan perbatasan.
Hakim Liberal Sonia Sotomayor mengambil langkah simbolis dengan membacakan penolakannya langsung di mimbar persidangan.
“Lebih banyak orang akan mati,” tulis Sotomayor. “Lebih banyak orang akan mencoba melintasi perbatasan secara ilegal, dan beberapa akan berhasil sementara yang lain tidak.”
Ketegangan memuncak saat Hakim Alito langsung membalas argumen tersebut di ruang sidang, sebuah kejadian yang sangat jarang terjadi dalam tradisi pengadilan tinggi AS, dan menyebut kebijakan perbatasan tersebut justru “tertib dan manusiawi.”
Di sisi lain, kelompok hak asasi imigran dan pelaku usaha mengkhawatirkan dampak ekonomi dari putusan ini. Analisis organisasi FWD.us menyebutkan warga Haiti di AS berkontribusi sekitar US$5,9 miliar bagi perekonomian negara dan membayar pajak sebesar US$1,6 miliar. Kehilangan tenaga kerja ini diprediksi akan memukul sektor perhotelan serta panti jompo yang sangat bergantung pada pekerja imigran legal. (CNN/Z-2)