FRAKSI Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menegaskan arah pembangunan industri di Ibu Kota tidak boleh hanya bertumpu pada perusahaan besar dan investasi skala jumbo. Industri kecil dan menengah (IKM) diminta menjadi bagian nyata dari rantai industri yang dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026-2046.
Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan sektor industri prioritas yang tertuang dalam RPIP, mulai dari alat kesehatan, elektronika, energi ramah lingkungan hingga industri berbasis teknologi, membutuhkan banyak komponen, pekerjaan pendukung, dan layanan teknis. Menurut dia, ruang inilah yang seharusnya diisi oleh pelaku IKM Jakarta.
“IKM tidak boleh hanya disebut dalam dokumen perencanaan, tetapi harus dihubungkan secara nyata dengan industri besar melalui kemitraan, pengadaan lokal, dan pembinaan yang terarah. Tanpa itu, pertumbuhan industri hanya akan dinikmati pelaku besar,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Senin (19/1).
Ia menilai, tanpa keterhubungan yang jelas, target besar RPIP berisiko melahirkan struktur industri yang timpang. Industri tumbuh pesat, tetapi usaha lokal sulit naik kelas dan hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Selain soal keberpihakan kepada IKM, Demokrat juga menyoroti komitmen industri hijau dalam RPIP. Mujiyono menegaskan, pembangunan industri Jakarta tidak bisa lagi menggunakan pola lama yang mengorbankan lingkungan dan kesehatan warga.
“Industri hijau harus menjadi standar operasional, bukan sekadar jargon. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal daya saing Jakarta di mata pasar dan investor global yang kini menuntut standar keberlanjutan lebih tinggi,” katanya.
Dalam pandangan fraksi Partai Demokrat-Perindo, RPIP sebagai turunan dari RPJPD 2025–2045 menandai perubahan besar struktur industri Jakarta. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB diproyeksikan menurun, sementara penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi justru melonjak tajam. Kondisi ini menunjukkan Jakarta diarahkan menjadi pusat pengelolaan, teknologi, dan jasa industri bernilai tambah, bukan lagi lokasi produksi massal.
Namun, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan perubahan arah tersebut harus diikuti kebijakan yang tegas dan konsisten, terutama dalam pendidikan dan vokasi tenaga kerja. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, lonjakan investasi justru berpotensi lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar Jakarta.
“RPIP harus memastikan investasi, ketenagakerjaan, dan penataan ruang berjalan seirama. Kalau tidak diawasi dengan tata kelola yang kuat dan pelaporan berkala ke DPRD, RPIP hanya akan menjadi dokumen ambisius yang lemah di pelaksanaan,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pengawasan dan keterbukaan pelaksanaan RPIP, agar pembangunan industri benar-benar memberi nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan Jakarta sebagai kota global. (E-4)