loading…
Presiden AS Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian. Indonesia dan negara-negara Islam Arab sepakat bergabung. Foto/X @PM_ViktorOrban
Mengutip laporan NDTV, Kamis (22/1/2026), dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Negara Qatar, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Baca Juga: Indonesia dan Negara-negara Islam Sepakat Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
“Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan, termasuk Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, dan Uni Emirat Arab, yang telah mengumumkan untuk bergabung,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
Belum jelas keikutsertaan Indonesia di dewan itu sebagai anggota tetap atau tidak. Jika menjadi anggota tetap, kemungkinan besar Indonesia harus membayar hingga Rp16,9 triliun.
Besaran pembayaran itu terungkap dari teks piagam Dewan Perdamaian yang diperoleh beberapa media pekan lalu.
“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua,” demikian bunyi dokumen tersebut, yang dikutip Times of Israel.
“Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk Negara Anggota yang menyumbangkan lebih dari USD1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya Piagam ini,” lanjut dokumen itu.
“Dewan ini akan menjadi satu-satunya, belum pernah ada yang seperti ini!” kata Trump dalam salinan undangan yang dibagikan oleh Presiden Argentina Javier Milei.
Apa Sebenarnya Dewan Perdamaian Bentukan Trump Ini?
Presiden Trump telah mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dengan inisiatif Dewan Perdamaian yang dia bentuk. Badan ini diklaim bertujuan untuk menyelesaikan konflik global, tetapi para diplomat mengatakan hal itu dapat membahayakan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara beberapa sekutu tradisional AS telah merespons dengan hati-hati, dan dalam beberapa kasus menolak tawaran Trump, yang lain termasuk negara-negara yang telah lama memiliki hubungan tegang dengan Washington—seperti Belarusia—telah menerimanya.
Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian September lalu ketika dia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza. Dia kemudian menjelaskan bahwa mandat dewan akan diperluas di luar Gaza untuk menangani konflik lain di seluruh dunia.
Presiden AS akan menjadi ketua perdana dewan dan akan bertugas mempromosikan perdamaian di seluruh dunia dan berupaya menyelesaikan konflik, menurut salinan draf piagam yang dilihat oleh Reuters.