PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran hingga Rp6,4 triliun sepanjang 2025 untuk membiayai berbagai subsidi strategis, mulai dari transportasi publik, pangan, pengelolaan air limbah, hingga penyediaan air minum.
Dilansir dari Antara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk meredam tekanan ekonomi dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah yang rentan terdampak gejolak harga.
“Total anggaran subsidi transportasi, pangan, pengelolaan air limbah, dan air minum mencapai Rp6,4 triliun,” ujar Pramono saat memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Salah satu fokus utama subsidi adalah sektor transportasi. Pemerintah daerah memutuskan menahan tarif layanan transportasi massal agar tetap terjangkau sepanjang tahun ini. Tarif Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dipastikan tidak mengalami penyesuaian harga.
Selain transportasi, intervensi juga dilakukan pada layanan air bersih. Pemprov DKI memberikan keringanan tarif kepada ratusan ribu pelanggan melalui Program Kartu Air Sehat. Tercatat sekitar 386.000 pelanggan, atau setara 34,8% dari total pelanggan, menikmati potongan tarif air.
Pramono menilai kebijakan subsidi tersebut berkontribusi langsung terhadap pengendalian inflasi di ibu kota. Sepanjang 2025, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,63%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92%.
Menurutnya, pengendalian inflasi dilakukan secara terpadu, mencakup upaya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada publik.
“Dengan subsidi ini, kami berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas ekonomi Jakarta dapat terus dipertahankan,” kata Pramono. (Ant/z-10)