PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron secara resmi menolak undangan untuk bergabung dalam “Board of Peace” (Dewan Perdamaian). Sebuah komite bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertugas mengawasi rekonstruksi Gaza pascaperang Israel-Hamas.
Keputusan tersebut dikonfirmasi juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux. Penolakan ini menandai adanya perbedaan pandangan antara Paris dan Washington terkait mekanisme pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat konflik tersebut.
“Presiden Macron memang telah menerima undangan sebagaimana yang lainnya. Sejauh ini, kami telah mengambil keputusan untuk tidak mengambil bagian di dalamnya,” ujar Pascal Confavreux kepada CNN.
Struktur Dewan Perdamaian Trump
Dewan yang dipimpin langsung Trump ini merupakan bagian dari rencana Amerika Serikat yang didukung PBB untuk mendemiliterisasi dan membangun kembali Gaza. Sejumlah tokoh internasional dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung.
Hingga saat ini, dewan tersebut direncanakan akan diisi oleh tokoh-tokoh besar, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Alasan Penolakan Prancis
Dalam penjelasannya, Confavreux tidak menyinggung soal isu biaya sebesar US$1 miliar yang dikabarkan menjadi syarat untuk mendapatkan kursi permanen di dewan tersebut. Sebaliknya, ia menekankan dua alasan prinsipil terkait mandat dan legalitas hukum internasional.
Alasan pertama berkaitan dengan cakupan wilayah kerja dewan yang dianggap terlalu luas. “Saat Anda membaca piagamnya, itu tidak hanya berlaku untuk Gaza, padahal resolusi yang telah kami pilih… di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa benar-benar menargetkan Gaza dan Timur Tengah,” jelas Confavreux.
Poin kedua yang menjadi keberatan Prancis adalah keselarasan lembaga tersebut dengan struktur internasional yang sudah ada. Confavreux menyebutkan bahwa rencana Trump tersebut “menimbulkan kekhawatiran yang sangat penting terkait rasionalitas dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Kekhawatiran yang Senada
Sikap Prancis ini sejalan dengan kekhawatiran yang sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee. Pada hari sebelumnya, McEntee memperingatkan bahwa badan yang diusulkan oleh Trump tersebut “akan memiliki mandat yang lebih luas daripada implementasi Rencana Perdamaian Gaza.”
Dengan penolakan ini, Prancis memilih untuk tetap berpegang pada kerangka kerja Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis di Timur Tengah, ketimbang bergabung dalam inisiatif baru bentukan pemerintahan Trump yang dianggap memiliki mandat yang kurang spesifik. (BBC/Z-2)