Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah memutar otak untuk merealisasikan pemerataan akses internet yang mumpuni di seluruh penjuru Tanah Air. Fokus utamanya jelas: mendukung penyelenggaraan pendidikan yang setara, agar pelajar di pelosok tak lagi dianaktirikan oleh sinyal yang timbul tenggelam dibandingkan rekan mereka di kota besar.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengakui adanya disparitas kualitas layanan yang cukup mencolok. Di wilayah padat penduduk, koneksi relatif stabil dan kencang. Namun, ceritanya berbeda saat kita melirik ke daerah terpencil di mana penguatan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Padahal, akses yang merata adalah kunci memperkecil tantangan digital yang dihadapi dunia pendidikan kita.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Jakarta, Senin (12/1), Nezar membeberkan data yang cukup menggelitik. Secara statistik, sarana akses internet sebenarnya sudah menjangkau sekitar 97 persen wilayah berpenduduk. Angka yang terlihat cantik di atas kertas, namun kenyataan di lapangan menunjukkan kualitas layanannya masih “belang-belang” alias sangat beragam.
Kecepatan Masih Tertinggal di ASEAN
Satu fakta yang cukup menohok adalah posisi kecepatan internet Indonesia di kancah regional. Nezar mengungkapkan bahwa kecepatan internet rata-rata nasional saat ini baru bertengger di kisaran 45 Mbps. Angka ini, sayangnya, masih berada di bawah rata-rata negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Pemerintah tidak tinggal diam melihat ketertinggalan ini. Kemkomdigi telah mematok target ambisius untuk mendongkrak kecepatan internet hingga menyentuh angka 100 Mbps dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Upaya ini tentu membutuhkan strategi yang matang, terutama dalam menjangkau wilayah 3T yang kerap kali terpinggirkan dari peta konektivitas berkecepatan tinggi.
Selain kecepatan, adopsi teknologi jaringan generasi kelima atau 5G juga menjadi sorotan. Saat ini, cakupan jaringan 5G di Indonesia masih sangat minim, yakni di bawah 10 persen. Perluasan jaringan ini masuk dalam agenda prioritas pemerintah guna mengejar ketertinggalan infrastruktur digital global.
Fondasi Pendidikan Digital
Pemerataan ini bukan sekadar soal adu cepat angka Mbps, melainkan upaya negara memenuhi hak dasar belajar. Nezar menegaskan bahwa dukungan infrastruktur yang solid menjadi fondasi vital bagi kebijakan pendidikan berbasis digital. Tanpa internet yang stabil, platform pembelajaran daring hanyalah aplikasi tak berguna bagi siswa di daerah susah sinyal.
Kemkomdigi berupaya memastikan para pelajar dapat mengakses berbagai solusi internet dan platform edukasi dengan lancar. Langkah ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan digital yang selama ini menjadi penghambat utama pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.