KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyoroti dugaan keterlibatan oknum jaksa daerah dalam praktik korupsi dan pemerasan. Ia menilai kondisi tersebut ironis di tengah kinerja Kejaksaan Agung yang dinilai berprestasi dalam pemberantasan korupsi di tingkat pusat.
Menurutnya, jaksa di daerah tidak seharusnya memanfaatkan reputasi baik pimpinan di pusat untuk menekan birokrasi daerah. Karenanya, Boyamin mendesak pimpinan Kejaksaan Agung untuk melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya fokus pada penindakan eksternal.
“Saya minta kepada pimpinan di Jaksa Agung untuk berbenah, anda boleh berprestasi menghajar korupsi di luar, tapi juga harus menghajar juga korupsi di dalam,” kata dia saat dihubungi, Jumat (19/12).
Selain penindakan, Boyamin menekankan pentingnya tata kelola penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap perkara yang tiba-tiba mandek perlu diaudit. “Kalau perkara tiba-tiba melandai atau tiba-tiba tidak jalan, itu didatangi, diproses untuk diaudit,” tuturnya.
Namun demikian, Boyamin secara menolak penanganan perkara oknum jaksa oleh institusi kejaksaan sendiri. “Seharusnya semua perkara yang terkait dengan oknum Jaksa, diserahkan ke KPK,” ujarnya.
Ia menilai KPK lebih independen karena menemukan perkara sejak awal melalui penangkapan dan penyelidikan tertutup. Pelibatan Kejaksaan Agung, kata Boyamin, justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Karena sehebat apapun Kejaksaan Agung menangani ini, tetap akan ada tuduhan jeruk makan jeruk,” terangnya.
Ia mendorong agar perkara yang sudah terlanjur dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dikembalikan ke KPK demi menjaga independensi.
Lebih jauh, Boyamin menilai persoalan integritas penegak hukum merupakan masalah struktural. “Kalau bicara integritas, memang buruk. Tata kelola kita kan memang buruk, termasuk penegak hukum,” pungkasnya. (Mir/P-3)