ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Hasan Abdillah, memberikan peringatan keras terkait kondisi peredaran gelap narkotika di Jakarta yang telah mencapai tahap mengkhawatirkan.
Ia mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang tengah dibahas tidak hanya menjadi dokumen administratif tanpa taring.
“Jakarta sudah dalam kondisi darurat narkoba. Bahkan, beberapa wilayah sudah identik dengan kampung narkoba yang jelas mencoreng wajah ibu kota,” tegas Hasan saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (19/1).
Hasan memaparkan fakta mengkhawatirkan mengenai infiltrasi narkoba yang kini telah menyusup ke berbagai sektor, mulai dari perkantoran, instansi pemerintahan, hingga lembaga pendidikan. Mengutip data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, terdapat 137 titik daerah rawan narkoba di wilayah Ibu Kota.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya paparan narkotika di kalangan pelajar. “Lebih memprihatinkan, sepanjang 2025 tercatat 156 siswa sekolah menjadi korban paparan narkotika,” ungkapnya.
Melihat urgensi tersebut, Fraksi PKS memandang Raperda P4GN sebagai harapan baru untuk memperkuat upaya pengendalian dan pencegahan. Namun, Hasan memberikan catatan kritis agar regulasi ini memiliki implementasi yang nyata di lapangan. “Kami tidak ingin Perda ini nantinya hanya menjadi macan kertas,” ujarnya.
Efektivitas APBD
Lebih lanjut, Fraksi PKS menekankan perlunya integrasi yang kuat antara Raperda P4GN dengan Rencana Aksi Daerah. Hasan menuntut agar setiap kebijakan yang tertuang dalam regulasi tersebut diterjemahkan ke dalam program konkret yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka pengguna.
“Setiap rupiah yang keluar dari APBD harus berbanding lurus dengan penurunan angka prevalensi narkoba, khususnya di 137 titik rawan narkoba di Jakarta,” kata Hasan.
Sebagai langkah evaluasi, PKS juga mendesak adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terukur bagi setiap perangkat daerah terkait. Indikator ini dinilai krusial sebagai dasar penilaian kinerja program P4GN di seluruh tingkatan pemerintahan daerah agar target yang dicanangkan dapat tercapai secara objektif. (Far/P-2)